asas penataan ruang. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya ruangan yang belum mencerminkan Teknik Menata Ruang Kantor dan Asas-asas Tata Ruang Kantor. asas penataan ruang

Untuk dapat memiliki kemampuan sebagaimana diuraikan di atas maka dalam Bab 1 ini akan disajikan materi sebagai berikut : 1. (2) Penataan ruang kawasan perdesaan dan penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk : a. merupakan dosen hukum penataan ruang, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang baru, namun secara umum masih sulit menemukan para ahli memperbincangkan masalah penataan ruang dalam pembicaraan sebagai sistem hukum. MAKALAH HUKUM TATA RUANG. Kendala-kendala dalam proses penataan ruang dilihat dari UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah : 1) Pemanfaatan ruang lebih dinamis dan kompleks, termasuk yang dilakukan oleh pihak. ketentuan umum: 2. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Bali MaSIKIAN Di dalam UUCK, ruang sendiri diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk. Tata ruang dan peralatan kantor harus mengintegrasikan kegiatan antar dan inter bagian yang ada dalam organisasi. UMUM 1. Asas dan Tujuan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: Keterpaduan. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Asas penggunaan segenap ruang D. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 1) Keterpaduan. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di. A. Menurut Moekijat (dalam Sayuti, 2013) faktor ruang fisik kantor mengandalkan beberapa peralatan kantor berupa penerangan, pewarnaan, musik,. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu : pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip. Jarak antar meja/unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu. Perhatian terhadap pentingnya penataan ruang secara Nasional tampak jelas dengan adanya UURI No. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa negara. Ruang konferensi B. Tulisan ini memiliki tujuan sebagai bahan kajian dalam pengintegrasian dan penataan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun masyarakat masih kurang peduli dan belum memahami esensi penataan ruang. Asas-asas Tata Ruang Kantor. Kautsary, J. DAN STRATEGI PENATAAN RUANG A. Menurut Richard Muther, ada enam asas tata ruang kantor yang saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Pemanfaatan ganda atas ruang yang tidak berdasarkan atas asas-asas penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Deskripsi penataan ruang kantor dinilai berdasarkan; (1) Penataan ruangan secara umum, (2) Penempatan staff tata usaha, dan (3) Pengaturan peralatan dan perabot kantor. Jelaskanlah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang! 4. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi. Mekanisme Penataan Desa 5. Menurut Richard Muther asas-asas dalam tata ruang kantor adalah sebagai berikut. Penetapan kawasan strategis provinsi. Asas Penataan Ruang Asas Penataan Ruang secara tegas ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan : “Dalam rangka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Struktur Ruang Desa. C. 1. DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA: Sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, Indonesia mengadopsi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secaraNamun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yakni asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Hak Menguasai Negara Pasal 2 UUPA 1) Atas dasara ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasikekuasaan seluruh rakyat. Keterpaduan a. Asas Penataan Ruang secara tegas ditentukan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan : “Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan. Penataan Ruang Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan. Tata Ruang. 7. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Keterpaduan (Yang dimaksud keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif di Central File di lingkungan ANRI sebagai berikut: 1. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 aliniea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana diperlukan pada kawasan rawan bencana sebagai upaya meningkatkanruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (self-assessment) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif. menggantikan undang-undang No. Warna dinding natural yang berbeda-beda pada setiap ruang akan menciptakan suasana yang berbeda pula untuk masing-masing ruang tersebut. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dasar Hukum. Asas-asas penataan ruang. Contoh Soal Sejarah Kelas 10 BAB III Semester 2. 1. 3. Jangka. Ruang menjelaskan pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Indonesia, terdapat dua jenis perencanaan utama yaitu Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang (RTR) yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan dalam jangka waktu dan lingkup tertentu. Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara. Di Indonesia, terdapat dua jenis perencanaan utama yaitu Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang (RTR) yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan dalam jangka waktu dan lingkup tertentu. 6 Tujuan Penataan Ruang Kantor Menurut Gie (2007:188), tujuan penataan ruang kantor adalah untuk mendapatkan hal-hal berikut ini:ruang untuk fungsi budi daya. pengaturan fisik arsip; b. PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam implementasinya, penataan ruang yang berjenjang dan komprehensif, serta asas keterpaduan, ini tidak mudah untuk diterapkan bahkan menimbulkan dilemma. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam. undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan. ) Asas jarak terpendek. 24 Tahun 1992 menentukan bahwa penataan ruang berasaskan: Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengantar Hukum Tata Ruang. dalam kerangka Negar a Kesatuan Republik Ind onesia (NKRI), penataan rua ng diselenggara kan berdasarkan . Ini membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan maksimal. Sedangkan dalam dalam pasal 4 menyebutkan bahwa penataanb. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Pada pokoknya masyarakat adat diperintahkan untuk memanfaatkan ruang sesuai fungsi dan. Baca Artikel: Tips Kerja Hari Pertama Untuk Karyawan Baru . Lebih jauh aturan dasar turunannya saling melengkapi. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya,. dalam Undang-undang Penataan Ruang N o. Mendiskusikan dengan teman – teman dalam satu kelompok tentang pengertian tata ruang , macm-macam tata ruang, pedoman penataan tata ruang dan azas – azas penataan tata ruang kerja / kantor . Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Asas rangkaian kerja * B. 1. Jawaban benar pada soal ini adalah B. . Asas penataan ruang ini menjadi kerangka. Tata ruang kantor ini memiliki 3 jenis yang masing-masing jenisnya memiliki karakteristik masing-masing, diantaranya adalah tata ruang kantor tertutup, terbuka, dan landscape. 1. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang. 2. • Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan. Asas rangkaian kerja * B. penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a, keterpaduan; b. ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 3 Pembentukan Depot Arsip diselenggarakan dengan berlandaskan pada asas:IMISSU Single Sign On of Udayana UniversityC. Penguasaan Negara atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yangContoh diskresi dalam penegakan hukum. 24 penataan ruang dan penatagunaan tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelaskanlah tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam UU No. Asas jarak pendek C. of 67. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku. PENATAAN RUANG 2. 8. Penggabungan Desa 5. Umum Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang tepat. Menurut Undang-undang No. Kualitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kelengkapan materi ketentuan umum peraturan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten. penataan ruang. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor adalah penyiapan atau penggunaan secara rinci terhadap peralatan yang ada di dalam suatu kantor. iii Naskah Akademik RDTR KEP Tanah Lot 3. penerapan asas-asas dan tujuan Penataan Ruang Penataan Ruang 1. A Rasyid, Syaifuddin dan Rahmad Syahputra. " Asas dan Tujuan Penataan Ruang Menurut Undang-undang di RI Penataan ruang bisa dipahami sebagai sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, yang dilakukan secara sistematik. Asas Penataan Ruang Keterpaduan integrasi berbagai Kebersamaan dan kemitraan . bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik. 3. penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a, keterpaduan; b. gery zafen, - (2020) usulan perbaikan ruang kantor berdasarkan kegagalan kognitif menggunakan metode coqnitive failure questionnaire (cfq) dan asas penataan ruang (studi kasus: kantor kecamatan siak hulu). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara. ruang kantor memiliki 4 (empat) asas pokok yang berguna bagi organisasi sebagai pedoman dalam penataan ruang kantor yaitu asas jarak terpendek, asas rangkaian. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah. Kata kunci: regulasi, penataan ruang, pembangunan berkelanjutan, penegakan. Tata ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Tujuannya, supaya proses penataan ruang kantor menjadi lebih maksimal. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penataan ruang kantor tata usaha Dekanat FKIP UNS Surakarta yang dapat mendorong pencapaian efisiensi kerja. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Pagar merah bata, dinding. Sebaliknya, di negara federal, arah pergeserannya menuju ke kontinum sentralisasi. Keamanan dan kepuasan kerja. Asas Rangkaian Kerja. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;. Menurut amanat Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Jurnal Rechts Vinding, 6(2), 263-282. Menurut richard muther, terdapat 6 asas tata ruang kantor yang bisa . Standar sarana dan prasarana kantor adalah ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, dan rumah dinas/rumah negara. Gie (2017:186), penataan ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 informan. Menurut Laksmi, dkk (2008:164) jenis penataan layout kantor dapat dibedakan menjadi Penataan layout (tertutup) dan Penataan layout terbuka. Multiple Choice. Keamanan dan Kenyamanan Kerja Karyawan. UU No. menggantikan undang-undang No. Undang-undang Penataan Ruang menjamin juga tercapainya keteraturan berdasarkan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang tercantum pada Penjelasan Pasal 2, huruf b, Undang-Undang Penataan Ruang: “Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan. Adapun, asas dan tujuan penataan ruang, antara lain: 1) Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; 2) Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Penataan Ruang----- 38 C. 2, diakses tanggal 19 September 2021. Baru-baru ini, pemerintah secara resmi dan serentak memberlakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 perlu untuk disesuaikan; c. Kawasan Lindung,. ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. ANALISIS TATA RUANG DALAM KENYAMANAN KERJA DAN. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 2. Eksperimen/explore. Menurut Richard Muther, ada empat asas tata ruang pada suatu kantor, keempat azas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Rencana pola ruang wilayah provinsi. Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan - melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer - dilakukan melalui kajian yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 48 Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 58. 3. Jelaskanlah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang! 4. “Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (1). Asas penataan sarana dan prasarana kantor terdiri dari: 1. Penataaan tata ruang kantor di sekolah atau kantor terdekat. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tisnaatmadjaja adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”. Pengertian Politik Hukum George R Terry. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja. Menciptakan wilayah yang sesuai dengan asas penataan lingkungan dan pertanahan. ABSTRAK PERATURAN. c. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengkaji asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum, yang mengatur penataan ruang dan penatagunaan tanah. Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah menjadiSelanjutnya asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang meliputi sebagai berikut: a. Penghapusan Desa 5. Pengertian Tata Ruang Ruang yaitu dimana merupakan wadah yang meliputi beberapa aspek, yaitu ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Tahun. tujuan, kebijakan dan strategi: 4. pengelolaan RTH;ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas. Asas dan Tujuan Penataan Ruang. pd fPengertian Tata Ruang Kantor adalah cara penyusunan perabotan dan alat perlengakapan pada luas lantai ruang kantor yang tersedia, untuk mempermudah para pekerja kantor, sehingga kinerja akan lebih efisien dalam segi fungsi, waktu, dan biaya. Pertama, secara politik penataan ruang berakar pada amanat Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. A. Sehingga dalam hal ini furniture ruang kerja yang digunakan haruslah. Pengelolaan tanah perlu ditata dalam bentuk arahan, pedoman, dan ketentuan-ketentuan mengenai peruntukan, penggunaan,. PP No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Keterpaduan penyelenggaran pengaturan dan penatagunaan tanah dilakukan secara koordinatif dari berbagai instansi terkait yang ada di Daerah yaitu Bappeda, Dinas-dinas dan Kantor Pertanahan Daerah. DAFTAR PUSTAKA Buku Adisasmita, R. a. Hal ini berfungsi untuk mengatur arus pengunjung, komposisi penataan yang serasi, pengaturan jarak pandang dan tinggi rendah pandangan terhadap karya dua dimensi dan tiga dimensi. Asas. 26 Tahun 2007! TUGAS 2. Pertimbangan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah untuk melaksanakan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; b. Alih-alih mendatangkan keadilan ruang bagi masyarakat, penyusunan RTRW kabupaten yang telah diatur dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut tak jarang dijadikan ajang pembagian konsesi wilayah dan sumber-sumber pertanian untuk investasi skala besar. 28. Menurut Undang-Undang No. 7 Kompas, “Nawacita”, 9 Agenda. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara. sebagai bentuk perwujudan. ) Azas tata ruang kantor. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah di provinsi. Penataan ruang kantor belum merupakan dosen hukum penataan ruang, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang baru, namun secara umum masih sulit menemukan para ahli memperbincangkan masalah penataan ruang dalam pembicaraan sebagai sistem hukum. Di Indonesia,. Dasar Hukum (UU No. 26 Tahun 2007! 3. 2.